REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia diberi peringatan dan diancam sanksi oleh DPP Partai Golkar. Melihat hal itu, DPP Partai Golkar saat ini dianggap dipimpin oleh orang primitif dalam kehiduoan politik dan berdemokrasi.
"Mereka masih memberlakukan pengelolaan partai politik dengan cara kuno. Menganggap partai politik itu seakan milik pribadi, kelompok, bahkan perusahaan," ungkap anggota GMPG Syamsul Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/8).
Menurut Syamsul, DPP Partai Golkar masih menganggap partai itu diisi oleh atasan dan bawahan atau pimpinan perusahaan dan pegawai. Padahal, lanjut dia, dalam kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini, partai politik adalah lembaga milik publik.
"Di mana besar kecilnya partai itu ditentukan sejauh mana pimpinan partai bisa berinteraksi, berdialektika, dialog, serta mengagresi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat," lanjut dia.
Pimpinan Golkar saat ini pun ia anggap sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut dalam tubuh partai. Mereka sangat takut dengan kritik dan merespons dengan gaya tangan besi. "Seperti tak mengenal demokrasi," sambung Syamsul.
Selain itu, jika dilihat dari isi surat peringatan teraebut, Syamsul menilai, pimpinan Golkar saat ini seperti kehilangan kecerdasan dalam memahami dan melakukan pengelolaan organisasi. Surat tersebut ditujukan kepada Ahmad Doli Kurnia dalam kapasitasnya sebagai seorang 'Anggota'.
"Dan peringatan itu diterbitkan karena menganggap Saudara Doli tidak menaati Kebijakan DPP Partai Golkar, khususnya Hasil Pleno. Ini yang tidak nyambung," kata dia.
Sebagai anggota, kewajiban dan tanggung jawabnya adalah taat kepada AD/ART dan seluruh keputusan partai. Itu terdapat pada BAB VII Pasal 15 AD dan BAB II Pasal 2 ART. Apa yang GMPG selama ini lakukan, menurut Syamsul, adalah justru dalam rangka menegakkan konstitusi dan seluruh keputusan tertinggi partai.
"Salah satu keputusan penting partai yang kami perjuangkan adalah Keputusan Munaslub 2016 yang menempatkan Golkar harus menjadi garda terdepan untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi," jelas Syamsul.
Jadi, sambung dia, apa yang GMPG lakukan adalah menyelamatkan partau daru orang-orang yang mengingkari keputusan partai dan hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Menurut Syamsul, partai Golkar saat ini babak belur. Citranya sangat byruk dan elektabilitasnya terus menurun karena dicap partai prokorupsi.
"Ketiga, seperti yang kami pernah sampaikan, Golkar saat ini dipimpin oleh orang-orang yang kehilangan akal sehat dan budaya malu. Tindakannya selalu bertentangan dengan pandangan mayoritas publik," tutur dia.
Di mana saat ini, menurut Syamsul, pemerintah Jokowi-JK dan publik sedang menggalakkan gerakan anti dan pemberantasan korupsi. Tapi, pimpinan Golkar malah melindungi dan membela (tersangka) koruptor serta memberikan peringatan dan ancaman sanksi kepada kader yang mendukung pemberantasan korupsi.
"Atas dasar itu, demi bebas dan bersihnya Indonesia dari korupsi, demi tegaknya demokrasi dan tidak bolehnya ada lagi orang-orang yang sok kuasa mengembangkan absolutisme dalam kehidupan politik, berbangsa bernegara kita. Maka kami menyatakan perlawanan terhadap kedzhaliman yang dilakukan DPP Partai Golkar saat ini," sambung dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika