REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka ruang untuk menyerap masukan publik dalam menentukan bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan diseleksi untuk bertarung pada Pemilu Legislatif 2019. PSI akan memfasilitasi ruang bagi masyarakat agar dapat secara bebas memberikan informasi baik maupun buruk dalam proses penjaringan bacaleg, yang pendaftarannya akan secara resmi dibuka di Jakarta pada Ahad (27/8) siang.
"Kami intinya ada partisipasi publik, misalnya publik tahu ada bacaleg yang terlibat kasus korupsi atau ini orang suka gebukin istrinya di rumah. Laporkan! Akan kami verifikasi dan kalau betul, kami gugurkan," kata Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie yang dihubungi di Jakarta, Ahad.
Dia menilai masukan publik itu menjadi salah satu faktor penting untuk meloloskan seseorang menjadi bacaleg karena PSI hanya menargetkan orang-orang terbaik, yang dapat mewakili partai tersebut di parlemen.
"Dari awal, visi kami memang bukan mau meramaikan dewan dan mengulang apa pun yang terjadi selama ini. Kami ingin orang-orang yang diseleksi ini nanti menyerap aspirasi masyarakat dengan kesadaran penuh, kalau datang rapat tidak tidur, membuat anggaran dan produk hukum yang memang dibutuhkan, dan kalau reses benar-benar balik ke tempat konstituennya," kata Grace.
Menurut Grace, selain melibatkan masyarakat, penjaringan bacaleg dari PSI ini juga akan menggandeng sejumlah pejuang antikorupsi dan guru besar, yang bakal berperan menjadi juri. Namun, Grace belum mau membocorkan nama-nama tokoh tersebut.
Ia menambahkan bahwa PSI menargetkan minimal 10 persen kursi di parlemen pada Pileg mendatang. Grace juga mengaku optimistis partainya dapat menembus ambang batas palemen sebesar empat persen, seperti yang telah disepakati fraksi-fraksi di DPR pada Juni lalu.
"Kami optimistis kalau hanya untuk memenuhi syarat empat persen. PSI pasti bisa lewat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika