REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat tenaga kesehatan (dokter) yang ada saat ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahannya ada di pola distribusi dokter.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Usman Sumantri, usai acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkes dengan pemda kabupaten/kota penempatan tim Nusantara Sehat angkatan kedua 2017 (batch 7), di Jakarta, Rabu (23/8).
"Ada yang empat hingga lima dokter tapi ada juga (puskesmas) yang tidak dijaga dokter," kata Usman Sumantri kepada Republika.co.id, Rabu (23/8).
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menambahkan, untuk menempatkan dokter di daerah atau tempat terpencil ada banyak faktor yang harus dipikirkan. Apalagi, kata dia, sekarang era demokrasi sudah tidak menetapkan aturan mengenai penugasan dokter di daerah-daerah.
"Kalau dulu era Orde Baru Soeharto ada instruksi presiden (inpres) sejak 1973 yaitu setiap lulusan dokter harus ke daerah, tetapi begitu reformasi 1998 dihapus. Kita sedikit kesulitan," ujar Menkes.
Memberlakukan kembali Inpres tersebut juga bukan menjadi solusi. Sebab pemerintah perlu memikirkan soal anggaran. Sebab, ia menyebut jumlah fakultas kedokteran (FK) ada 84 universitas yang menghasilkan lulusan dokter antara 10-12 ribu per tahun.
"Kalau ada inpres (kembali) kan anggarannya besar sekali. Karena kan harus membayar honor, tempat tinggal, hingga transportasi," katanya.
Untuk mengatasi masalah pemerataan dokter, kata dia, Kemenkes memiliki terobosan program nusantara sehat dengan kerja tim.
"Jadi, yang paling ideal untuk pemerataan yaitu tim Nusantara Sehat, wajib kerja dokter spesialis (WKDS), dan penugasan khusus," ujarnya.
Ia juga mengusulkan supaya penempatan tenaga dokter merata di seluruh wilayah Indonesia. Dokter yang akan ditugaskan di kota bisa dihentikan atau ditutup menggunakan kuota.
"Contohnya seperti Jakarta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
