REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat.
Sekjen Kemenaker Herry Sudarmanto menjelaskan, saat ini BLK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 301. Sebanyak 17 BLK merupakan milik pemerintah pusat atau disebut BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) dan selebihnya adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding Balai Latihan Kerja, ada tiga BLK yang telah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai pusat pengembangan dalam program 3R BLK tahap pertama. Yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung.
"BLK terpilih itu diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berintegritas, disiplin, berdaya juang, berkompeten, dan siap bersaing di dunia kerja," katanya saat dialog bertema peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), di Jakarta, Ahad (20/8).
Reorientasi BLK adalah mengarahkan agar program-program pelatihan di BLK fokus pada kebutuhan riil pasar kerja dan dilaksanakan secara masif. Revitalisasi BLK adalah upaya bagaimana menjadikan BLK kembali berfungsi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan tenaga kerja.
Sedangkan, rebranding BLK adalah upaya membangun image bahwa BLK sebagai solusi bagi yang ingin mendapatkan pekerjaan yang layak melalui publikasi kinerja BLK kepada masyarakat.
Selain BLK, ia menambahkan kebijakan terkait pelatihan dan pendidikan vokasi juga terus digodok untuk menghasilkan skema ideal agar dapat diimplementasikan secara efektif dan masif. Salah satunya dengan mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan yang memfokuskan pada pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
Politeknik Ketenagakerjaan akan memiliki tiga program studi (prodi), yaitu Prodi Relasi Industrial (Hubungan Industrial), Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan Prodi Manajemen Sumberdaya Manusia.
Keberadaan Politeknik Ketenagakerjaan diharapkan dapat mewujudkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan berkualitas di bidang ketenagakerjaan melalui jalur pendidikan formal jenjang diploma 4 (empat) dan diploma 3 (tiga). Politeknik Ketenagakerjaan juga akan menyediakan program sertifikasi kepada para peserta didiknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika