REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bersepeda dari Istana Merdeka Jakarta untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7.486 bidang kepada masyarakat se-Jabodetabek dalam program strategis nasional. Penyerahan sertifikat oleh Presiden Jokowi dilakukan di Lapangan Park & Ride Jalan MH Thamrin No. 10 Jakarta Pusat, Ahad (20/8).
Presiden Jokowi mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus sudah diberikan kepada masyarakat. "Tetapi sampai akhir 2016 kemarin baru 46 juta bidang yang bisa diberikan, 126 juta yang diberikan baru 46 juta, artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali, 80 juta yang harus disertifikatkan," kata Presiden Jokowi.
Karena itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar tahun ini menyelesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. "Tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar," kata Jokowi pula.
Secara simbolis Presiden juga menyerahkan sertifikat kepada 13 penerima mewakili 13 Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Penyerahan itu merupakan bagian dari program strategis akselerasi legalisasi aset yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Hal yang menarik pada kesempatan itu adalah lokasi penyerahan sertifikat tersebut berada di kawasan car free day, sehingga Presiden Jokowi pun tanpa ragu bersepeda untuk menuju lokasi tersebut. Presiden berangkat pukul 08.30 WIB dari Istana Merdeka dan mengayuh sepedanya dengan santai. Sesekali melambaikan tangannya kepada warga yang tengah berjalan kaki dan juga bersepeda.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi bersepeda, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.