REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mencuatnya kasus dugaan suap dalam penanganan perkara korupsi dana desa di Pamekasan mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat diminta berperan aktif turut mengawasi penggunaan dana puluhan triliun rupiah dari APBN tersebut.
"Datangi kantor desa, lihat kinerja perangkat desa, lihat transparansinya. Kalau ada penyimpangan, laporkan," kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi bertajuk 'Dana Desa untuk Siapa' di Jakarta, Sabtu (19/8).
Mardani mengatakan, kepedulian masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa perlu ditingkatkan. Keterlibatan dalam pengawasan akan berdampak positif. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyalurkan pelaporan jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana desa oleh pihak tertentu. "Bisa ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ORI (Ombudsman Republik Indonesia) atau bisa juga ke media juga, silakan dilaporkan," ujar dia.
Politikus PKS ini menambahkan, kepala desa harus betul-betul ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan desa. Kalau ada kasus, jangan sampai mereka dikambinghitamkan dan dianggap sebagai pelaku utama. Perlu pendekatan preventif dan kepala desa harus dibantu dan didampingi.
Karena itu, lanjut dia, ketika ada kasus perlu dilihat secara lebih komprehensif. "Dilihat camatnya dan bupati/wali kotanya berperan nggak. Buat kasus di Pamekasan, bisa jadi kepala desa hanya korban karena grand design iatur dari kabupaten/kota," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika