Selasa 15 Aug 2017 17:54 WIB

Pemerataan Ekonomi Upaya Menekan Kesenjangan

Ilustrasi Kesenjangan Sosial
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Ilustrasi Kesenjangan Sosial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait menilai pemerintah telah menghadirkan upaya-upaya yang serius untuk menekan kesenjangan sosial.

"Saat ini banyak yang bilang ada kesenjangan di tengah masyarakat. Saya setuju dengan pernyataan itu. Akan tetapi, masalah ini sudah terjawab melalui usaha-usaha yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo," katanya dalam simposium nasional yang diselenggarakan Taruna Merah Putih di Balai Kartini, Jakarta, Senin (15/8).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa kepala negara saat ini memiliki cara sendiri untuk menekan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Jokowi menjawabnya dengan melakukan pembangunan dari pinggiran. Ada pula penyediaan sertifikat tanah yang didistribusikan ke daerah-daerah," jelas Maruarar.

Ia menambahkan bahwa langkah nyata pemerintah untuk memotong tingkat kesenjangan di tengah masyarakat ini juga terlihat dari pemberian dana desa. Di mana,  selain dimaksudkan untuk membangun kawasan, pasti juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

"Perlu diingat, tidak ada presiden di Indonesia yang memberikan anggaran desa sebesar Presiden Jokowi," katanya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dinilai sebagai kunci untuk mewujudkan negara yang masyarakatnya kompetitif.

"Tidak ada negara kompetitif yang infrastrukturnya tertinggal. Makanya Presiden Jokowi sangat fokus pada infrastruktur," tegas Ani sapaan Sri Mulyani di depan ratusan peserta Simposium Nasional.

Lebih lanjut Ani menuturkan, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat infrastruktur semakin esensial dalam pembangunan ekonomi.

"Kalau mau bicara tentang kompetisi ekonomi, tidak mungkin hanya fokus di Jakarta dan Jawa saja, tapi seluruh Indonesia," ujar mantan Managing Director World Bank tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement