REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pengajuan penambahan anggaran DPR pada tahun 2018 sudah dipertimbangkan secara matang oleh DPR dari berbagai aspek. Karena itu juga, pemerintah menghargai usulan pengajuan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 Trilliun tersebut.
"Apapun hak budget itu dibahas bersama pemerintah dan DPR. Pemerintah menghargai usulan dari DPR," ujar Tjahjo di sela-sela kegiatan Eksibisi Bola Voli antara TNI, Polri dan Wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Jumat (11/8).
Apalagi, kata Tjahjo, selama ini juga DPR memahami dan menghargai anggaran yang diusulkan pemerintah untuk RAPBN 2018. Ia juga meyakini DPR dalam mengajukan anggaran tidak main-main. Hal terpenting dalam pengajuan anggaran itu, dia menuturkan, bisa dipertanggungjawabkan.
“Soal layak atau tidak, saya kira DPR yang lebih tau. Sudah sesuai kebutuhan yang ada, perkiraan yg ada. Bagi pemerintah saya yakin sepanjang itu visible bisa dipertanggungjawabkan, saya kira nggak ada masalah," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, di era keterbukaan saat ini tingkat kritis masyarakat yang tinggi, DPR tidak lagi bisa bermain-main lagi soal anggaran. Apalagi, jika penambahan tersebut memang diperuntukan bagi rehabilitasi gedung DPR.
Dia pun berpendapat kondisi gedung DPR memang sudah tidak memungkinkan untuk sekarang ini. Dari sisi keamanan, gedung yang ditempati anggota sudah tidak sesuai dengan kapasitasnya.
“Dulu hanya untuk 2-3 orang sekarang dengan staf ahlinya satu ruangan bisa untuk 4-5 orang. Ini kan ada sedikit gempa akan sangat menakutkan. Mungkin pertimbangannya itu aspek keamanannya. Saya kira pemerintah saya yakin bisa memahami," ujar dia.
Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000 atau Rp 5,7 Trilliun. Ketua Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing merinci, anggaran Rp 5,7 Trilliun itu terdiri Rp 4.024.410.881.000 untuk Dewan dan Rp 1.703.897.329 untuk kesekretariatan DPR.
Anton menyebut pengusulan anggaran tersebut naik dari anggaran tahun ini yakni Rp 4,26 Triliun. Namun, menurutnya, kenaikan itu tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan nilai APBN."Itu untuk semua, gaji dan lain-lain tapi itu baru 0.35 persen dari APBN," ujar Anton saat dihubungi pada Kamis (10/8).
Namun, Anton enggan merinci peruntukkan kenaikan pengajuan anggaran DPR tersebut. Sebab, pengajuan anggaran masih akan dibahas DPR usai Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus 2017.
"Ya kan nanti baru tanggal 16 nota keuangan dari presiden, nota keuangan dari presiden baru kita bahas lagi. (untuk apa saja) ya banyak. Nggak bisa dijelasin satu-satu," ungkapnya.
Namun ia tidak membantah penambahan anggaran DPR tahun 2018 salah satunya untuk penataan kawasan DPR dan pembangunan gedung. Sebab, menurutnya, sejumlah fasilitas yang ada saat ini dinilai sudah tidak memadai.
"Saya kan udah keliling DPR seluruh dunia. coba kamar lurah lebih bagus dari kamar DPR, gedung itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang. malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong, harus diperbaiki dibangun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika