REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, wajar apabila PKB dengan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sedikit mengancam kepada Presiden Joko Widodo, soal dukungannya bila program Lima Hari Sekolah (LHS) tetap dijalankan.
"Harus dimaklumi itu adalah pertarungan politik PKB, menjaga konstituennya yang juga basis warga Nahdliyin di akar rumput," ujar Muradi, Rabu (9/8).
Secara eksplisit, PKB ingin mengingatkan Jokowi bahwa dukungan warga Nahdliyin ditentukan oleh program LHS tersebut. Jadi, bagi dia, bukan pada ancamannya, tapi cara PKB menjaga basis kultural pemilihnya.
"Bagaimana dampak bagi madrasah atas kebijakan LHS atau yang diyakini sebagai Full Day School tersebut. Dan madrasah yang selama ini menjadi tradisi dan basis politik Nahdliyin dan PKB akan dirugikan," ujarnya.
Karena itu, dia berharap, keberatan warga Nahdliyin atas kebijakan LHS ini bisa dipertimbangkan Jokowi. Ini penting agar pemerintah tetap menjaga hubungan baik dengan konstituen NU, yang selama ini mendukung pemerintahan Jokowi.
"Ancaman akan kehilangan dukungan basis NU bisa saja terjadi," ungkapnya. Kerugiannya, kalau program LHS ini tetap dijalankan merata ke seluruh sekolah, maka Jokowi akan kehilangan dukungan dari basis massa NU. Dan ini semakin memperberat kerja pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
