REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden Joko Widodo menegaskan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah seharusnya tidak terjadi lagi. Ia pun menginstruksikan kepada semua pihak yang berwenang atas kondisi hutan dan lahan tidak lagi membiarkan kawasan tersebut terbakar.

"Saya ingatkan kembali bahwa kejadian kebakaran (hutan dan lahan) seperti yang lalu-lalu harus sudah berhenti," tegasnya, Rabu (9/8).

Jokowi mengatakan bahwa komando untuk mengatasi persoalan ini sekarang berada di tangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Wiranto telah diminta untuk sesegera mungking mengumpulkam Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, hingga Kepala Daerah di seluruh daerah khususnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Rencananya Jokowi bakal menggelar rapat terbatas terkait kejadian kebaran yang berulang tiap tahunnya.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah mengatakan bahwa dirinya juga telah berkoordinasi dengan Wiranto terkait hal ini. Koordinasi antar semua petinggi di masing-masing lembaga harus dilakukan secepat mungkin guna meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas.

Dari data sebaran jumlah titik panas yang terdeteksi melalui satelit NOAA, pada 2017 titik panas memang mengalmi peningkatan signifikan dibandingkan 2016.

Hingga awal Agustu 2017 terpantau terdapat 1.341 titik panas yang tersebar di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Juli 2015 terdapat 2.403 titik panas. Angka ini menurun drastik pada 2016 dengan 243. Namun, pada 2017 angkanya telah menyentuh 558 titik panas, atau dua kali lipat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika