REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Malang Corruption Watch (MCW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membongkar kasus korupsi yang berada di Pemerintahan Kota Malang. Hal ini diungkapkan mengingat KPK baru saja menggrebek Balai Kota Malang pada Rabu (9/8).
Koordinator MCW Fahrudin A mengatakan, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Balai Kota Malang sebenarnya bukan menjadi yang pertama. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan dan memeriksa beberapa anggota DPRD Kota Malang dan pejabat. "Akan tetapi pascapengeledahan tersebut tidak ada perkembangan yang berarti," ujar Fahrudin melalui keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (9/8).
Di sisi lain, penggeledahan oleh KPK di Balai Kota malang pada Rabu (9/8) patut diapresiasi. Sebab, hal ini menjadi penanda bahwa KPK serius untuk mengungkap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah di Kota Malang. Dugaan tersebut sangat beralasan, mengingat MCW sebelumnya telah menyampaikan dan meminta agar KPK serius melakukan pemberantasan terhadap beberapa indikasi kasus korupsi di Kota Malang.
"Beberapa di antaranya terkait dengan dugaan suap APBD Kota Malang dan RSUD Kota Malang," terang dia.
Atas hal itu, MCW meminta KPK segera menetapkan tersangka terhadap dugaan korupsi yang ada di Kota Malang. KPK juga diminta segera memberikan informasi perkembangan terhadap beberapa penggeledahan yang dilakukan di Kota Malang.
Seperti diketahui, sampai detik ini KPK masih melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di Balai Kota Malang dari sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Mengenai alasan penggrebekan belum diungkapkan oleh KPK hingga kini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika