REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Upaya Sumatra Barat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya belum sejalan dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi. Sejumlah daerah di pelosok Sumatra Barat, khususnya yang belum terkoneksi dengan jalan raya, masih belum terjangkau jaringan komunikasi yang memadai. Padahal, ekonomi bakal ikut tumbuh bila suatu daerah tersentuh jaringan komunikasi terutama internet.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengungkapkan, sejumlah desa yang belum terkoneksi dengan jaringan komunikasi berada di Kepulauan Mentawai, sebagian Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Dhamasraya, Limapuluh Kota dan Solok. Padahal, lanjutnya, daerah-daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang bakal melesat bila terbangun infrastruktur komunikasi.
Solok Selatan misalnya, memiliki potensi pengembangan pertambangan emas. Kemudian, Kepulauan Mentawai memiliki potensi industri pariwisata yang bisa menarik devisa sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal.
"Namun sayang dalam akses layanan telepon masih susah karena belum mempunyai menara BTS (Base Transceiver Station) dan akses komunikasi yang memadai," ujar Nasrul, Selasa (8/8).
Pemerintah daerah, lanjut Nasrul, berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal seperti Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Hanya saja, ia mengaku pemerintah provinsi butuh dukungan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan melalui program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) oleh Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) di Kementrian Komunikiasi Informatika.
"Kami usulkan pembangunan infrastrukur komunikasi dan informatika bagi Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat, agar segera lepas daerah tertinggal," ujar Nasrul.
Selain itu, Nasrul juga mendesak setiap kepala daerah yang masih memiliki daerah belum terakses jaringan komunikasi untuk menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur. Usulan yang dimaksud termasuk menyantumkan kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah kabupaten dalam membangun infrastruktur.
"Seperti tanah misalnya. Jadi bisa diselesaikan secepatnya," katanya.
Direktur Utama BP3TI Anang Latif mengungkapkan, secara prinsip, pihaknya menyisihkan 1,25 persen dana USO yang disalurkan untuk membangun infrastruktur komunikasi termasuk penyediaan BTS. Anang mengakui salah satu tugas BP3TI adalah memastikan teraksesnya seluruh daerah dengan jaringan komunikasi yang memadai. Pembangunan BTS misalnya, akan dilakukan dengan menggandeng operator telekomunikasi.
Direktur Infrastruktur BP3TI Dia Anugrah Febriansyah menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan 12 lokasi survei di Kepulauan Mentawai untuk dilakukan pembangunan BTS. Bahkan, menurutnya, BP3TI sebetulnya sudah menyediakan 114 titik internet di Kepulauan Mentawai sejak tahun 2015. Namun fasilitas ini tidka berjalan optimal lantaran terbatasnya pasokan elektrifikasi.
"Untuk Pemda juga, agar menyediakan layanan listrik yang cukup. Untuk internet saja butuh listrik 200 Watt," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika