REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) meminta penggunaan dana desa harus diumumkan agar warga mengetahui realisasi anggaran itu.
"Kami sering ditegur oleh sejumlah pihak karena dari pemantauan mereka pemerintahan desa tidak menginformasikan penggunaan dana desa," kata Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes-PDTT Conrita Ermanto saat sosialisasi empat program prioritas Kemendes PDTT di Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (31/7).
Conrita menyatakan memberikan informasi realisasi dana desa merupakan amanah dan setiap warga memiliki hak untuk mengetahui penggunaannya. Pengumuman penggunaan dana desa tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan di papan informasi desa.
Ia menyebutkan papan informasi tersebut bisa menggunakan spanduk dan baliho asalkan dapat diketahui dan masyarakat mengawasi penggunaan dana desa. "Kalau tidak diawasi jangan-jangan dana tersebut digunakan tapi tidak menghasilkan apa-apa," ujar Conrita.
Pada kesempatan tersebut, Conrita juga mengatakan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur hendaknya tidak menggunakan kontraktor tapi swakelola dari masyarakat daerah itu. "Jadi pembangunan untuk desa dan yang mengerjakannya juga warga di daerah itu sehingga uangnya hanya berputar di desa," ujar dia.
Sedangkan jika menggunakan kontraktor maka uang dana desa hanya dinikmati oleh orang kaya yang tinggal di perkotaan dan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi mengatakan Pemkab Padang Pariaman mengalokasikan dana desa sebesar Rp 82 miliar serta ditambah dari pemerintah pusat sebesar Rp 55 miliar. "Jadi masing-masing nagari (desa adat) rata-rata mendapatkan dana desa sekitar Rp 740 juta pertahunnya," ujar dia.
Namun, Pemkab Padang Pariaman mengalami permasalahan dalam mengelola keuangan karena sumber daya pegawai nagari masih rendah. Ia mengatakan untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut pemkab setiap tahun menggelar bimbingan teknis terhadap pegawai nagari tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika