REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Perppu tentang ormas bisa saja dikabulkan judicial review-nya di Mahkamah Konstitusi (MK). Hidayat mengatakan, setidaknya ada empat pasal yang ditengarai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satunya pasal menyangkut perubahan UUD NRI 1945. Pernyataan itu disampaikan Hidayat usai menyampaikan sosialisasi empat pilar di hadapan pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) se Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Mataram, NTB, Sabtu (29/7). "Setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke MK, jika merasa ada perundangan yang bertentangan dengan UUD," katanya.

Hidayat menambahkan, kalau memang ada pasal-pasal dalam Perpu yang bertentangan dengan UUD 1945, pasti MK akan mengabulkan permohonan uji materi. "Begitulah konstruksi hukumnya", ujar Hidayat menambahkan.  Jangankan Perpu, menurut Hidayat, UUD Negara RI 1945 saja bisa diubah, asal ketentuan untuk mengubahnya bisa dipenuhi.Amri Amrullah

Ikuti Whatsapp Channel Republika