REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihapuskan. Namun, pembelian alat persenjataan pun harus mengikuti perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
Salah satunya adalah pembelian drone. Drone yang saat ini semakin canggih dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sangat penting dalam menunjang alutsista. Alat yang sangat digemari masyarakat ini mampu menjangkau wilayah yang luas.
"Kita tahu bahwa ke depan ada satu teknologi baru yang lebih murah, tapi juga dapat menjangkau wilayah nasional baik untuk kepentingan militer, pertahanan maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, yakni drone," kata Wiranto usai rapat terbatas pembelian alutsista di Kantor Presiden, Rabu (26/7).
Drone, papar Wiranto, menjadi sasaran utama pemerintah yang harus dimiliki dan dikembangkan. Industri drone harus dipersiapakan secara serius karena sektor ini bisa memberikan efek ganda bukan hanya pada pertahanan negara, tapi juga mampu digunakan masyarakat sipil.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk membeli alutsista yang memiliki kekuatan besar sebagai alat pertahanan. Dengan alutsista yang handal, maka negara lain bisa menghormati Indonesia. Ini juga menjadi simbol dalam diplomasi internasional. "Kalau kita tidak kuat juga nanti kita disepelekan," ujarnya.
Kedua hal antara alat pertahanan yang multi fungsi dan kuat harus seimbang. Jangan sampai pembelian alutsista hanya mempertimbangkan satu alat dan meragukan alat yang lain. Pembelian alutsista harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik, matang, dan memenuhi semua aspek ketahanan nasional.
Wiranto menuturkan, pembelian alutsista juga harus mempertimbangkan anggaran negara yang dipersiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). pembelian alat harus realistis jangan sampai menggerogoti APBN yang nantinya bisa menggangu kebijakan-kebijakan di bidang yang lain.
"Artinya harus ada pertimbangan rasional dari pembelian itu. Artinya ada efisiensi di situ," pungkasnya.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi menjelaskan, dalam rapat terbatas memang diharapkan ada pembelian drone. Drone yang diminta memiliki klasifikasi Medium Altitude Long Endurance (MALE). Drone ini akan menjadi pesawat tanpa awak yang bisa mendeteksi, mengidentifikasi, dan kemungkinan bisa menyerang serta menjatuhkan bom.
"Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu Cina. Yang lain enggak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan G2G (Goverment to Goverment)," kata Leonardi.
Rencananya dalam waktu dekat pemerintah akan membeli enam unit drone. pengandaan untuk pembelian ini sementara berjalan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, drone memang dibutuhkan oleh pemerintah karena mampu menjangkau wilayah yang cukup luas. Alat ini diharap bisa memantu hingga ke daerah perbatasan yang banyak digunakan untuk jual beli narkoba atau kejahatan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
