REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengaku heran dengan sejumlah pihak yang membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Wiranto, pembelaan tersebut dinilai tidak kongkret.

"Dibubarkan kok masih dibela? Dibela katanya, tidak berperikemanusiaan,  melanggar undang-undang dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, tapi saya hanya heran, nggak kongkret," ujar Wiranto saat paparan dalam Rapat Koordinasi Pembekalam kepada Rektor, Ketua, Direktur dan Koordinator Kopertis Perguruan Tinggi dalam rangka bela negara di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Wiranto kembali menegaskan bahwa pembubaran HTI merujuk kepada aktivitasnya yang bertentangan dengan demokrasi, nasionalisme, dan NKRI. "Kemarin saya bubarkan HTI jelas-jelas karena pidatonya tidak cocok dengan demokrasi, tidak cocok dengan nasionalisme dan NKRI," lanjutnya.

Karena itu, ke depannya, Wiranto menegaskan kesadaran bela negara sangat penting bagi masyarakat Indonesia. "Ya kalau begini (kondisinya) bagaimana? Maka perlu ada kesadaran bela negara," tambah Wiranto.

Pada pekan lalu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, pada 19 Juli lalu telah mencabut Surat Keterangan (SK) Badan Hukum HTI. Pencabutan ini menindaklanjuti Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan HTI melakukan secara elektronik melalui laman ahu.go.id.

Ikuti Whatsapp Channel Republika