REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) memang tengah goyah dalam tubuh koalisi partai pemerintah. Bahkan dalam pertemuan antara politikus pendukung pemerintah bersama Presiden Joko Widodo, tak ada perwakilan dari PAN.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Istana Presiden Johan Budi mengakui, memang dalam beberapa kebijakan PAN kerap tak sepaham dengan apa yang diinginkan pemerintah.

"Ada beberapa kebijakan yang kemudian dari Fraksi PAN tidak sama dengan pemerintah. Ya itu, misalnya UU (Undang-undang) Pemilu," katanya di Istana Negara, Selasa (25/7).

Mengenai ketidakhadiran PAN dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin, Johan belum tahu pasti apakah Presiden mengundang atau tidak. Namun, jika PAN mengaku tidak dapat undangan tersebut, berarti memang PAN tidak diajak berdiskusi mengenai Perppu maupun peta politik partai koalisi di DPR.

Johan mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo selalu meminta agar koalisi partai pemerintah bisa mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan. Permintaan ini sudah pasti diharapkan pemerintah kepada semua partai pendukung.

Terkait dengan adanyan isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja, Johan belum mau berkomentar panjang. Sebab, perombakan kabinet adalah hak dari Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika