REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tampak kesal saat mengetahui listrik di beberapa sekolah menengah atas (SMA) negeri di Jakarta diputus oleh PT PLN. Menurut dia, hal itu tidak boleh terjadi karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah memberikan anggaran untuk operasional sekolah.
"Tidak boleh harusnya, karena biaya operasional itu tentunya itu kan biaya yang sudah harus dibayar ya," kata dia di Balai Kota, Selasa (25/7).
Dia mengatakan, operasional sekolah merupakan biaya tetap yang sudah dianggarkan dan sudah cair. Djarot menyebut, tidak ada alasan bagi sekolah tak bisa membayar tagihan listrik ke PLN. Mantan wali kota Blitar dua periode ini meminta kepala sekolah bertanggung jawab atas pemutusan aliran listrik tersebut.
"Kepala-kepala sekolah harus bertanggung jawab, jangan sampai listriknya sampai diputus. Duitnya ada, gimana sih," ujar politikus dari PDI Perjuangan ini.
Djarot merasa heran dengan pemutusan aliran listrik di beberapa sekolah di wilayah Jakarta Barat. Sebab, sekolah lain di Jakarta tidak ada masalah. Kalau memang bermasalah dari anggaran, harusnya semua sekolah mengalami hal serupa. "Yang lain nggak ada masalah kenapa dia ada masalah? Itu aja patokannya," kata Djarot.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemadaman saluran listrik terjadi di beberapa SMA Negeri di Jakarta Barat. Pemadaman listrik terjadi sejak Jumat (21/7) sekitar pukul 11.00 WIB. Pemadaman tersebut baru pertama kali dilakukan sejak sekolah berdiri.
Di antara sekolah di Jakarta Barat yang menunggak di antaranya SMA Negeri 112 di Kembangan, SMA Negeri 85 Srengseng, dan SMA Negeri 65. PLN Area Kebon Jeruk memadamkan listrik ke sekolah itu karena menunggak selama satu bulan. Tagihan listrik yang belum dilunasi adalah tagihan pada Juli 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
