REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berharap agar Partai Amanat Nasional (PAN) segera menyelesaikan persoalannya dengan Presiden Joko Widodo. Itu agar tidak terus-terusan menimbulkan pertanyaan baik dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan maupun di ruang publik.
"Soal sikap PAN yang kelihatan sering berbeda ini sebaiknya segera diselesaikan oleh presiden dan PAN sendiri," kata Arsul Sani, saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (24/7).
Dia menerangkan penyelesaian oleh Presiden dan PAN terkait menyangkut status sebagai anggota koalisi partai pendukung pemerintah. Termasuk kursi menteri dari PAN, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu juga menyatakan PPP tidak perlu ikut memanaskan suasana. Ia juga berharap partai lain tidak turut melontarkan komentar yang justru bisa merusak hubungan baik.
"Serta, partai-partai lain dalam koalisi tidak manas-manasin, maka hubungan antarsesama parpol akan lebih terjaga," kata Arsul.
PAN menunjukkan sikap berbeda dari koalisi pendukung pemerintah dalam pengesahan Rancangan Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Koalisi pemerintah sepakat pada ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.
PAN yang mendukung ambang batas pencalonan presiden dihapuskan dalam UU Pemilu memilih meninggalkan sidang paripurna pada Jumat (21/7) dini hari. Sejumlah politikus dari parpol pendukung pemerintah pun mendesak agar status PAN dalam koalisi dievaluasi.
Selanjutnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais juga meminta agar kadernya yang saat ini ada di jajaran pemerintahan, yaitu Asman Abnur, untuk mundur. Jika kadernya tidak mengindahkannya maka Amien mempersilakan untuk keluar dari PAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
