Senin 24 Jul 2017 04:01 WIB

Densus Tipikor Harus Mudah Diawasi Publik

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Bayu Hermawan
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo
Foto: Republika/Halimatus Sa'diyah
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang akan dibentuk Polri diharapkan tidak hanya fokus pada aspek penindakan. Kehadiran Densus Tipikor harus membawa nilai tambah, dengan memberi perhatian pada aspek pencegahan dan upaya menumbuhkan efek jera.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, masyarakat berharap Densus Tipikor bisa menghadirkan strategi atau rumusan baru dalam memerangi korupsi. Untuk menekan perilaku korup di semua lembaga negara dan daerah, kata dia, tak ada salahnya Polri ambisius dalam merumuskan tugas dan fungsi Densus Tipikor. Ambisius dalam arti berani mematok target besar dan strategis.

"Jadi selain menggelar penindakan, Densus Tipikor hendaknya juga bisa memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan korupsi, serta rekomendasi tentang strategi menumbuhkan efek jera. Di situlah nilai tambah Densus Tipikor," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (24/7).

Menurutnya, perhatian lebih pada aspek pencegahan dan faktor efek jera menjadi sangat penting karena terbukti bahwa kegiatan pemberantasan korupsi yang hanya fokus di penindakan gagal menyelesaikan persoalan. Karena itu, lanjut Bambang, Densus Tipikor harus merancang program spesifik tentang pencegahan korupsi, serta upaya membangun efek jera.

Kalau fokus pada penindakan, menurut Bambang, kapabilitas Polri tidak perlu diragukan. Polri bisa mengungkap banyak kasus jika semua kepolisian daerah (Polda) digerakkan. Banyak dugaan kasus Tipikor di daerah belum diperlakukan sebagaimana mestinya, kendati sering dipergunjingkan warga setempat.

Selain itu, kata politikus Golkar ini, kehati-hatian dalam membentuk organisasi dan satuan-satuan kerja Densus Tipikor harus diutamakan. Potensi penyalahgunaan wewenang harus diminimalisir. Sebab, kata dia, mengendus dan mengintai terduga koruptor itu sangat dekat dengan tumpukan uang dan merupakan pekerjaan yang sarat godaan.

"Maka Polri harus menempatkan Densus Tipikor pada posisi yang mudah untuk diawasi publik. Institusi Densus itu pun tidak boleh eksklusif. Dia harus komunikatif dengan publik karena semua elemen masyarakat sangat peduli dengan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Dalam konteks itu, menurut Bambang, kearifan Polri menjadi faktor yang sangat signifikan karena Densus Tipikor akan menjadi sebuah pertaruhan besar lagi strategis bagi masa depan institusi Polri. Segenap jajaran piminan Polri harus memastikan dan menjamin bahwa Densus Tipikor bukan hanya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melainkan juga jujur, bersih serta taat azas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement