REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sistem kepemerintahan harus diperbaiki ke depannya. Hal ini diungkapkannya agar tidak ada lagi pejabat yang melewati sistem yang telah ditentukan.
"Jangan sampai ada pejabat yang melompati dari sistem yang ditentukan," kata Jokowi usai Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2017 di Kota Malang, Kamis (20/7).
Selain itu, Jokowi juga menegaskan tindakan hukum harus tetap dijalankan pada pejabat yang dianggap menyalahi aturan agar jera. Meski demikian, para aparat juga harus mengetahui mana kebijakan yang benar atau tidak dari suatu pemerintahan. Dalam hal ini memastikan apakah kebijakan yang dibuat tidak mencuri uang negara atau tidak.
"Penegak hukum perlu melihat jika itu memang sebuah kebijakan, agar tidak dimasukkan ke wilayah pidana," ujarnya.
Seperti diketahui, dia melanjutkan, pemerintah daerah seperti walikota, bupati, gubernur memang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Untuk itu, aparat harus bisa membedakan mana yang benar-benar kebijakan yang sesuai aturan atau tidak.
"Asal itu kebijakan iya, tetapi kalau ambil uang rakyat, ya beda lagi," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
