REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan pencabutan status badan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7). Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya mendukung penuh keputusan pemerintah terkait pembubaran HTI. "Partai Golkar mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik tentang Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas maupun pembubaran HTI yang disampaikan pada hari ini," kata Idrus Marham di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/7).
Sekjen DPP Partai Golkar ini memandang bahwa pembubaran HTI sesuai dengan latar belakang lahirnya Golkar. Salah satu latar belakang lahirnya Partai Golkar, menurut Idrus, adalah sebagai respon terhadap adanya gerakan yang ingin merongrong, atau bahkan mengganti, Pancasila sebagai ideologi negara.
Baca juga, HTI Merasa Dizalimi Pemerintah.
Menurut Idrus, Partai Golkar konsisten pada hakikat pendiriannya. Partai Golkar akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah jika ada pihak manapun yang nyata-nyata telah mengambil langkah-langkah untuk merongrong ideologi negara. Apalagi, lanjut Idrus, bila ormas itu ingin mengganti ideologi negara dan mengancam eksistensi NKRI.
Ia menegaskan, Golkar mendukung pembubaran HTI sebagai sebuah organisasi yang memang nyata-nyata berseberangan dengan ideologi negara. Idrus membeberkan bahwa banyak fakta di lapangan yang menunjukkan HTI di dalam gerakannya telah menyimpang dari ideologi Pancasila. "Ini adalah saya kira yang perlu kami jelaskan juga bahwa ini jangan ada kesan bahwa partai Golkar tidak bersahabat dengan Islam. Itu adalah tidak benar," lanjut Idrus.
Sebagai Sekjen Partai Golkar selama dua periode, Idrus mengaku dirinya juga aktivis masjid dan mantan Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRM). Karena itu, ia menyatakan sangat memahami langkah-langkah pemerintah ini. "Yang pasti siapapun, kelompok manapun yang nyata-nyata merongrong dan ingin mengganti ideologi Pancasila, maka partai Golkar akan tampil di depan untuk membela kebijakan-kebijakan itu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika