REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto menilai, status Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP el membuat dirinya tidak lagi memiliki legitimasi untuk menjadi anggota DPR, apalagi ketua. Selain itu, menurutnya keberadaan Pansus Angket KPK pun menjadi kehilangan maknanya, setelah Setnov tersangka.

"Karena pengungkapan korupsi merupakan wilayah hukum yang tidak mungkin diintervensi kekuatan politik mana pun," kata Arif saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (19/7).

Arif kemudian mengingatkan, pembersihan Indonesia dari para pejabat yang korup harus dijalankan secara cepat dan tuntas. Sebab, jika tidak diselesaikan dengan cepat dan tuntas, akan membahayakan negara.

"Pembersihan organ-organ negara dari korupsi harus dijalankan secara cepat dan tuntas. Jika tidak, pembusukan negara akan semakin meluas," ucap Arif.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan ketua umum Partai Golkar itu sebagai tersangka baru kasus KTP-el.

Ikuti Whatsapp Channel Republika