REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menganggap wajar sindiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terhadap partai-partai koalisi yang tidak mendukung aspirasi pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Ray pun mengkritisi partai koalisi pemerintah namun justru kerap menunjukkan sikap berseberangan.
Ray mengarahkan kritikan itu terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) yang sering berseberangan dengan pemerintah kendati statusnya sebagai partai koalisi. Dia pun menilai PAN bermain di antara dua kaki, yaitu menikmati kekuasaan pemerintah tetapi tak turut membelanya.
"Sudah tak jamannya bermain dua kaki. Saya udah ngomong enam bulan lalu, sebaiknya PAN keluar saja dari koalisi dari pemerintah. Ini demi kebaikan semua," ujar Ray, melalui sambungan telepon, Senin (17/7).
Menurut dia, jika keluar dari koalisi pemerintah maka PAN dapat mengeluarkan seluruh kritikannya tanpa keraguan. Di sisi lain, dia menambahkan, Presiden Joko widodo bisa memperkuat konsolidasi agar anggota partai koalisi sekarang ini tidak menjadi lawannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Ray menambahkan PAN seharusnya tidak perlu khawatir kalau berada di luar pemerintahan atau oposisi. "Toh, di oposisi juga tidak kalah hormatnya. PDI Perjuangan berkuasa karena di oposisi. Prabowo hebat karena di oposisi," ujar Ray.
Apalagi, Ray menjelaskan, saat ini masyarakat melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang biasa. Begitu pula pandangan terhadap kubu yang berada di luar pemerintahan.
Ia menuturkan masyarakat sekarang ini melihat berdasarkan isu yang dimainkan oleh partai politik. Kalau masyarakat menganggap sebuah isu benar maka mereka tidak akan mempermasalahkan jabatannya.
"Sebaliknya, sekalipun pemerintah tapi kalau kalau mengelola isu yang dianggap salah, masyatakat bakal mempermasalahkan," kata dia.
Pekan lalu, Tjahjo mengatakan partai politik pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan RUU Pemilu. "Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/7).
Secara umum, Tjahjo berpendapat saat ini etika politik berkoalisi semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek. Dia mempertanyakan mengapa saat ini parpol koalisi mudah saja meninggalkan etika berkoalisi.
Padahal, Tjahjo mengatakan, dalam berkoalisi dengan pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan. "Jadi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang," kata dia.
Fraksi PAN pada rapat kerja pansus RUU Pemilu dengan pemerintah, Kamis (13/7), tidak mendukung sikap pemerintah yang menginginkan presidential threshold 20 persen. Terakhir, PAN mengkritik Peppu Ormas yang diterbitkan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
