REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menawarkan kepada Presiden Joko Widodo agar Kaltim dapat diusulkan sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota Indonesia.
Hal itu disampaikan Awang Faroek Ishak ketika memberikan laporan dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7).
"Kami mengajukan usul agar pusat pemerintahan, ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur," kata Awang.
Usulan itu, kata dia, mempertimbangkan Kaltim yang memiliki lahan yang masih cukup luas. Hal itu juga didukung dengan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim di antaranya pembangunan industri yang tidak ada masalah lagi.
Kaltim juga sudah membangun sejumlah proyek infrastruktur strategis termasuk jembatan. "Berapa pun lahan yang diperlukan Bappenas kami siap untuk memfasilitasinya. Di samping itu Kaltim berada pada posisi geopolitik dan geostrategis yang sangat baik," katanya.
Kaltim terletak pada alur laut kepulauan atau ALKI II sebagai alernatif Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang berpusat atau untuk jalur pelayaran ke Selat Singapura. Maka agar tidak selalu bergantung pada Singapura, Kaltim bisa menjadi alternatif karena bisa melayani akses langsung ke Asia Timur atau ke mancanegara lainnya tanpa harus melewati Jakarta atau Singapura.
Selain itu, ia menambahkan, masyarakat Kaltim relatif lebih siap karena selama ini dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dengan semua suku bangsa dan agama ada di dalamnya. "Di sini tidak pernah ada perselisihan antarsuku agama, kita hidup rukun, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja," katanya.
Faktor pendukung lain, yakni Kaltim telah memiliki banyak infrastruktur strategis, termasuk bandara internasional yang bisa menampung pesawat berbadan lebar. Di sisi lain, Balikpapan juga mempunyai pelabuhan internasional yang didukung dengan pembangunan jembatan bahkan jembatan tol, termasuk juga jalan tol Samarinda-Bontang yang masuk dalam proyek strategis nasional.
Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas. "Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas," katanya.
Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempat tersebut saat ini. "Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," katanya.
Hal yang pasti soal pemindahan ibu kota, Jokowi menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika