REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mass Rapid Transit (MRT) fase satu memerlukan estimasi anggaran tambahan sebesar Rp. 2,5 triliun. Dana tersebut untuk kelanjutan proyek konstruksi MRT dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus itu.

"Kayak tadi kan penambahan Rp 2,5 triliun itu buat apa saja? Bukan perubahan desainnya tapi struktunya itu, kan konstruksinya jadi berubah. Karena untuk peraturan tahan gempa kan dan yang kedua ada juga kaitannya dengan BjTS (baja tulangan)" ujar Direktur Keuangan dan Administrasi PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta), Tuhiyat di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/6).

Pada awalnya, MRT fase satu ini menggunakan BjTS 50. Namun, PT MRT Jakarta ingin mengganti BjTS 50 menjadi BjTS 40 supaya lebih tahan gempa. Perubahan tersebut terjadi pada jalur elevated dan underground MRT fase satu.

Tuhiyat juga mengatakan estimasi dana tambahan sebesar Rp 2,5 triliun ini merupakan dana konservatif. Artinya, realisasinya bisa kurang dari Rp 2,5 triliun, namun tidak melebihi Rp 2,5 triliun.

Selanjutnya, ia menjelaskan jika dana estimasi tambahan tidak turun, maka akan berdampak pada pengerjaan lanjutan MRT fase satu. Begitu pun apabila estimasi dana ini tidak turun, Tuhiyat mengatakan, pihak PT MRT Jakarta tidak memiliki opsi pendanaan lain. "Nggak ada. Kita kan sudah dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk fase satu itu," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempertanyakan estimasi anggaran tambahan sebesar Rp 2,5 triliun yang diajukan oleh PT MRT Jakarta. Taufik mengatakan akan mengkaji soal pendanaan tersebut.  "Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa sih ada tambahan? Kalau gitu perencanaan anda dulu nggak matang dong? Gitu" ujar Taufik.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan kajian estimasi dana tambahan ini membutuhkan waktu. Sebab pengkajian ini tidak sederhana.  "Karena itu kita mau tahu, kan ini tambahan nih. Tambahan ini signifikan enggak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika