REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah mengusulkan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diubah menjadi sebuah kementerian.

"Temuan umum dari rapat timwas pusat, ada masalah utama perbatasan yakni struktural dan fungsional. Kami usul BNPP jadi satu kementerian," kata Fahri Hamzah dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dan sejumlah pejabat kementerian, TNI serta Polri, di Jakarta, Rabu (12/7).

Fahri mengatakan dari sisi persoalan struktural, kerja BNPP sangat luas karena harus berkoordinasi dengan belasan kementerian/lembaga serta ratusan lembaga daerah. Menurut Fahri, pengubahan status BNPP menjadi kementerian merupakan salah satu bentuk upaya penyempurnaan dari mekanisme kelembagaan BNPP.

Sedangkan dari sisi fungsional persoalan perbatasan terletak pada sisi ekonomi. "Politik keamanan, garis perbatasan banyak jadi kegiatan kriminalitas dan politik dari negara tetangga. Kami berharap BNPP sementara bisa terus berkoordinasi dengan dewan. Kami harap undang-undangnya juga segera dituntaskan," ujar Fahri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika