REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM, Ignasius Jonan meminta persetujuan Komisi VII DPR RI untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2017 ini. Jonan mengatakan, pihak pemerintah setidaknya membutuhkan pasokan dana sekitar Rp 7,1 triliun untuk menambah subsidi listrik.

Jonan menjelaskan, tambahan anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk para pelanggan 900 VA yang semula subsidinya dicabut, namun ternyata masih layak mendapatkan subsidi. Sekitar 2,44 juta pelanggan akan mendapatkan subsidi listrik kembali usai DPR RI mengetok palu penambahan anggaran pada APBN P 2017 ini.

"Kami minta tambahan ini karena berangkat dari penelurusan kami di lapangan ternyata masih ada sekitar 2,44 juta pelanggan yang masih berhak mendapatkan subsidi," ujar Jonan di Komisi VII DPR RI, Senin (10/7).

Jonan menjelaskan, semula berangkat dari data TNP2K sebanyak 4,1 juta pelanggan 900 VA masih berhak mendapatkan subsidi. Jika selama ini pemerintah memasok subsidi bagi sekitar 23 juta pelanggan, pada awal tahun kemarin pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi.

Jonan menjelaskan 2,44 juta pelanggan yang berhak menerima subsidi ditemukan, ketika Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) melakukan pendataan ulang. Temuan tersebut telah dilaporkan ke TNP2K dan Kementerian Sosial.

‎"Kami sudah beri informasi TNP2K tolong datanya diubah. Jadi ada tambahan 2,44 juta ini yang masih layak mendapat subsidi, itu seharusnya dapat subsidi," ujar Jonan.

Jonan menjelaskan, nantinya tambahan anggaran ini membuat porsi anggaran Kementerian ESDM yang semula Rp 44 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp 51,99 triliun pada RAPBN Perubahan 2017. "Realisasi sampai Juni 2017 Rp 17,97 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2017 Rp 44,98 trliun, dalam RAPBNP kami mengusulkan tambahan ‎ jadi Rp 51,99 triliun," kata Jonan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika