REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guna menjaga kesinambungan serta memperkaya data ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Bekraf bekerja sama dengan BPS. Kerja sama tersebut termasuk dalam penyediaan data Produk Domestik Bruto (PDB), tenaga kerja, ekspor, Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK).
Berdasarkan hasil SKEK 2016, tiga subsektor ekraf yang menjadi primadona adalah fashion, kriya, dan kuliner. Sedangkan usaha/perusahaan start up bidang ekraf cenderung dijumpai pada subsektor aplikasi dan games developer, industri musik, serta perfilman.
Guna memenuhi kebutuhan data enam subsektor ekraf tersebut, BPS-BEKRAF memilih lima provinsi yang akan menjadi objek survei data. Antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Kepala BEKRAF Triawan Munaf memaparkan, pemilihan kelima provinsi tersebut berdasar pada pertumbuhan ekonomi kreatif di masing-masing provinsi yang dinilai layak dijadikan contoh. Ekonomi kreatif yang dimaksud mencakup enam subsektor yang menjadi konsentrasi BPS-BEKRAF.
"Lima provinsi itu semua sudah bisa dijadikan contoh, /sample yang mendekati sangat akurat untuk mewakili seluruh Indonesia," kata Triawan di Kota Bandung, seperti dalam rilis yang diterima Republika.
Triawan mengatakan, sejatinya secara ideal seluruh wilayah diukur secara detail. Namun karena ketebatasan anggaran membuat Bekraf harus memilih sampel.
"Dari 16 subsektor ekonomi kreatif, kita ingin konsentrasi di enam subsektor, tiga yang sudah besar, tiga yang jadi prioritas untuk dikembangkan. Tiga yang sudah besar itu selain sudah besar dan percepatan pertumbuhannya luar biasa di Indonesia, tapi juga percepatan pertumbuhan ekspornya juga luar biasa," papar Triawan.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menekankan bahwa percepatan penyelesaian data akan dilakukan dengan menggabungkan data Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif 2016. Diharapkan, data baru bisa dilaunching pada Desember 2017 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika