REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Serong, Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), rusuh setelah aksi demo ratusan warga binaan terkait dengan maraknya pungutan liar, Kamis (6/7). Awalnya warga binaan permasyarakatan ini melangsungkan aksinya dengan damai yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, namun lama kelamaan menjurus kasar dan akhirnya pecah kerusuhan dengan memecahkan kaca dan barang-barang di lingkungan lapas.
Oleh karena situasi tidak terkendali, kemudian pihak lapas meminta bantuan puluhan petugas TNI dan Polri. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Sudirman D yang dihubungi terkait dengan kejadian ini mengatakan bahwa saat ini situasi sudah terkendali dan kerusuhan berhasil dihentikan. "Kondisi sudah kondusif. Petugas sedang berbenah saat ini mengingat banyak pecah-pecahan kaca," katanya.
Menurut Sudirman, berdasarkan penyelidikan awal diketahui bahwa persoalan sejatinya bukan karena adanya pungutan liar. Para warga binaan mengeluhkan mengenai keberadaan tamping (warga binaan yang dikaryakan untuk mengawasi rekan-rekannya) yang telah bersikap arogan.
Sejalan dengan masalah ini, seorang petugas lapas juga berperilaku serupa. "Mereka demo karena tidak senang dengan sikap dua orang ini," kata dia.
Terkait dengan tuntutan napi agar keduanya dipindahkan, Sudirman memastikan bahwa permintaan itu akan segera dipenuhi. Namun, untuk permintaan lain yakni keinginan warga binaan untuk menggunakan telepon seluler, menurutnya hal itu tidak dapat dipenuhi karena menyalahi aturan. "Sebagai gantinya, kami akan menyediakan warung telekomunikasi khusus bagi warga binaan," kata Sudirman.
Manajemen lapas di Indonesia menjadi sorotan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir karena kerap terjadi kerusuhan dengan berbagai motif, salah satunya karena kelebihan kapasitas. Khusus di Sumsel, sebelumnya 17 tahanan dan narapidana Rumah Tahanan Klas I Palembang kedapatan kabur pada 25 Mei 2017.