REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan rencana pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan masih membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan. Menurutnya, rencana tersebut masih sebatas kajian mengenai perlu atau tidaknya pemindahan Ibu Kota tersebut.

Terkait hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memberikan rekomendasi karena masih menunggu hasil kajian.

"Nanti kalau sudah diputuskan, di hasil kajiannya Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) itu kan layak nggak, kenapa harus pindah. Kalau pindah ditentukan dimananya, baru kita lihat perencanaan dan desain untuk lokasinya," ujar Basuki yang ditemui di Istana Wakil Presiden, Rabu (5/7).

Dari kajian Bappenas terdapat tiga alternatif wilayah yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Menurut Basuki, hasil kajian rencana pemindahan ibukota tersebut akan dilaporkan saat Presiden Joko Widodo kembali dari kunjungan kerja ke Turki dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman.

Menurut Basuki, memindahkan pusat administrasi dari Jakarta ke kota lain bukan perkara yang mudah. Sebab, dipastikan membutuhkan kawasan perumahan untuk sekitar 900 ribu Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Basuki meyakini realisasi pemindahan ibu kota belum bisa dilakukan pada 2018.

"Tidak mungkin (direalisasikan 2018). Mungkin 2018 baru desainnya. Ini makanya, sisanya di Bappenas. Kalau iya berarti nanti akan ada disampaikan ke pak presiden. Kalau iya, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya, baru detail desainnya," kata Basuki.

Basuki mengatakan, fokus utama pemindahan Ibu Kota yakni hanya memindahkan kota administrasi saja. Sedangkan, sentra ekonomi masih tetap berada di Jakarta sehingga ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika