REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian sedang menyelidiki provokasi pemasangan atribut yang diduga berkaitan dengan gerakan ISIS di depan Markas Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Selasa pagi (4/7). "Saya pikir kita jangan negative thinking dulu bahwa itu adalah serangan teror. Belum tentu. Bisa betul dari kelompok itu, bisa dari kelompok pihak ketiga yang suka kalau ramai-ramai," kata Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian kepada media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (5/7).
Kapolri berada di Lanud Halim untuk mengantar Presiden Joko Widodo yang melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman. Menurut Tito, pihak mana pun dapat melakukan tindakan provokasi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu panik.
Kapolri menjelaskan tujuan pelaku adalah keributan di masyarakat karena kepanikan tersebut. "Tidak perlu menjadi panik, karena kepanikan itu yang diharapkan oleh pelaku teror. Teror itu bukan untuk membunuh orangnya," ujar Tito yang menambahkan pelaku teror butuh media untuk menyebarkan kepanikan di masyarakat.
Tito juga menyampaikan kepada jajarannya untuk melakukan koordinasi internal jika ada provokasi seperti itu. "Oleh karena itu kalau ada yang seperti itu, sebaiknya kita amankan, tidak perlu dibesarkan di media. Tapi tetap kita selidiki dan kita cari siapa yang meletakan di situ. Sekali lagi, bisa itu teroris, bisa juga pihak ketiga yang ingin memperkeruh situasi," jelas Tito.
Kapolri juga menjelaskan institusinya terus melakukan pengamanan, baik di markas maupun masing-masing anggota kepolisian. "Yang jelas serahkan kepada kita, kepolisian, untuk melakukan penyelidikan," tegas Tito.
Petugas Polda Metro Jaya memburu pelaku yang memasang atribut diduga bendera "ISIS" dan sehelai kertas bertuliskan ancaman terhadap Polri dan TNI. Polda memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi termasuk anggota kepolisian yang pertama menemukan atribut dan kertas berisi ancaman tersebut serta menganalisa kamera tersembunyi yang merekam peristiwa yang terjadi pada sekitar pukul 05.30 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika