REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk meninjau Pos Bencana Dieng. Anggota Komisi VII Khotibul Umam mengatakan, Komisi VIII melakukan pengawasan untuk melihat dampak fisik dan non fisik dari bencana itu.

“Dampak fisik seperti gunung meletus atau banjir yang terkadang menimbulkan korban sedangkan non fisik seperti Dieng ini yang berbahaya adalah asap beracun," kata Khotibul dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (4/7) siang.

Menurut dia, penanggulangan bencana yang harus dilakukan adalah merangkul ahli vulkanologi yang menguasai tentang gunung berapi dan asap beracun. "Selain itu, kita ingin BNPB juga punya program khusus untuk Dieng ini, karena Dieng ini banyak ditinggali oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara," ujarnya.

Menurut dia, kawah Dieng pernah menimbulkan bencana besar yang mengakibatkan 20 korban luka. Namun masyarakat sekitar kawasan Dieng masih sulit untuk direlokasi, karena menganggap tanahnya merupakan tanah dari nenek moyang, sehingga untuk melakukan evakuasi dan relokasi tidak mungkin. "Oleh karena itu cara peringatan dini dari ahli-ahli vulkanologi ini menjadi penting," kata dia.

Politisi PKB ini menilai kinerja BNPB sangat lambat dalam memberikan informasi mengenai pelarangan kawasan wisata yang tidak massive dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Selain itu, masalah BNPB wilayah provinsi dan kabupaten, kata dia adalah tidak mempunyai alat yang cukup baik untuk mendeteksi berbagai macam bencana termasuk tanah longsor dan gas-gas beracun, yang punya adalah pusat namun pusat selalu terlambat

"Oleh karena itu, Komisi VIII akan mendorong tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat teknologi yang tujuannya untuk memberikan peringatan dini di kawasan-kawasan pegunungan rawan bencana seperti di Dieng ini," ujar Khotibul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika