REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar memang melunak untuk beberapa isu krusial di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Namun mereka menegaskan tetap pada prinsipnya terkait presidential threshold, yaitu di angka 20 persen.
"Jadi kita pada prinsipnya kita terbuka terhadap opsi-opsi. Memang sejauh ini yang menurut prinsip tadinya ada tiga dari lima isu strategis, mungkin dua bisalah kita melunak. Tapi untuk yang presidential threshold sebaliknya mereka yang mempertimbangkan usulan kita," ujar anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, Kamis (29/6).
Selain itu, Hetifah juga berharap pasca Idul Fitri pihaknya berhasil melakukan lobi-lobi kepada partai lain agar mendukung angka 20 persen untuk president threshold. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan momentum halal bi halal.
Memang, Hetifah mengakui, hal itu tidak mudah, karena pada dasarnya masing-masing partai memiliki prinsip terkait lima isu krusial, termasuk presidential threshold.
"Tapi mungkin bagi mereka yang menjadi prinsip adalag konversi suara bukan presidential threshold. Makanya kami melunak di isu lain agar mereka juga kompromi di presidential threshold," jelas Politikus Dapil Kalimantan Timur itu.
Menurut Hetifah, saat ini keputusan terkait lima isu krusial sudah tidak di Pansus RUU Pemilu lagi, tapi sudah menjadi domain ditingkat fraksi. Sehingga lobi-lobi pun tidak hanya dilakukan antar anggota Pansus RUU Pemilu saja, tapi juga dilakukan oleh elit masing-masing Partai Politik.
Hanya saja, Hetifah mengingatkan, lima isu krusial termasuk President Threshold harus diselesaikan dalam waktu dekat. Itu karena terbatasnya waktu. Rencananya pada awal bulan Juli, Pansus RUU Pemilu akan kembali rapat untuk membahas isu krusial. Hetifah berharap, pada rapat nanti sudah ada keputusan dari hasil-hasil lobi selama jeda Hari Raya Idul Fitri.
Namun kalaupun tidak ada hasil atau masih tetap sama dengan hasil sebelumnya. Maka, kata Hetifah, sangat besar kemungkinan akan dilakukan voting di tingkat Paripurna.
"Sangat besar kemungkinannya di voting di Paripurna. Apalagi Pemerintah sendiri tetap ngotot di 25 persen. Mekanisme voting mungkin per paket. Saya berharap lancar tidak mundur-mundur lagi," ujar Hetifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika