Ahad 25 Jun 2017 17:03 WIB

Djarot: Jakarta Sudah Terlalu Padat, Urnanisasi Jadi Beban

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Agus Yulianto
GubernurDKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
GubernurDKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usainya perayaan Idul Fitri, DKI Jakarta kerap diwarnai dengan adanya arus balik eksodus warga dari daerah kembali menuju Ibu Kota. Bahkan, seringkali jumlah yang ke Jakarta lebih tinggi dari yang sebelumnya ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, saat ini, kepadatan penduduk DKI Jakarta telah melebihi batas ideal. Menurut dia, penduduk Jakarta Idealnya berjumlah 7,5 juta jiwa. "Sekarang sudah 10,2 juta jiwa. Itu kalau malam hari. Kalau siang hari bisa sampai 14,5 juta jiwa. Kita itungnya harus yg siang, bukan malam," kata dia di Jakarta Pusat, Ahad (26/5).

Menurut Djarot, perpindahan penduduk yang kerap dikenal dengan urbanisasi ini dapat berpotensi menjadi beban. Karena setiap orang yang datang membutuhkan ruang, tempat, pijakan untuk bisa hidup.

"Itu bukan hnaya menyangkut masalah tempat tinggal. Tapi persoalannya macam-macam, bisa menyangkut masalah transportasi, sanitasi, dia membutuhkan ruang gerak itu. Idealnya begitu," kata dia.

Tetapi, lanjut Djarot, saat in,i kepadatan Jakarta mencapai 10,1 juta jiwa. Djarot pun mencontohkan beberapa negara dengan kota padat penduduk menjadi kota yang tertutup bagi urbanisasi dan pendatang, seperti Beijing, Guangzhou, dan Shanghai.

"Kita kan tidak bisa, Jakarta sebagai kota terbuka, makanya saya sampaikan terbuka dalam tanda kutip. Silakan datang ke sini, tp yang punya keterampilan, sehingga di sini tidak menjadi pengangguran, atau mereka yang tidak punya keterampilan akhirnya di sektor informal kerjanya," ujar Djarot.

Hal ini, lanjut Djarot diakibatkan karena di daerah asal tidak tercipta lapangan kerja. Untuk itu pembangunan harus didorong di sdserah. Pembangunan Jakarta sendiri tidak bisa lepas dari startegi pembangunan di masing-masing daerah.

"Karena itu, kebijakan kita yang kita berikan perlindungan, bukan diskriminasi ya, misalnya KIP itu adalah yang punya KTP Jakarta. Sedangkan yang tidak berktp Jakarta bisa mendapatkan KIP kita bisa bagi. Kemudian yang Jakarta dapat KJS BPJS Kesehatan, yang tidak bisa dapat dari Kemensos KIS," ujar dia.

Djarot pun menyimpulkan, jika pembangunan Jakarta bisa didukung dengan pembangunan di daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan lapangan kerja di daerah dengan pembangunan infrastruktur seperti di Jakarta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement