REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pendidikan karakter merupakan amanat undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya kebijakan sekolah lima hari dan delapan jam merupakan strategi untuk membangun karakter anak bangsa.
Menurut dia, Mendikbud Muhajir Effendi berencana mengeluarkan kebijakan tersebut lantaran melihat banyak masalah yang timbul karena kurang efektifnya sistem sekolah sekarang ini. Misalnya, banyaknya waktu luang di luar kegiatan sekolah dan terdapat masalah akademik dan administrasi keguruan.
Tidak hanya itu, menurut dia, selama ini juga banyak anak yang mengikuti les mata pelajaran, keterampilan, atau kesenian setelah jam sekolah karena merasa tidak cukup diberikan oleh sekolah. "Karena itu kebijakan Mendikbud diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut dengan memaksimalkan peran guru, tenaga kependidikan, dan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat," ucap Abdul Mu'ti dalam siaran persnya, Kamis (15/6).
Mu'ti mengatakan, kebijakan tersebut nantinya akan berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal termasuk lembaga pendidikan Muhammadiyah, seperti madrasah, diniyah, dan pesantren dalam bentuk boarding school.
Kendati demikian, menurut dia, dalam hubungannya dengan kebijakan Pemerintah, Muhammadiyah senantiasa berusaha mematuhi hukum dan aturan yang berlaku kecuali bertentangan dengan Islam. "Sekolah lima hari adalah masalah strategi, bukan substansi. Karena itu Muhammadiyah menyikapi secara proporsional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
