REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur (Jatim) tengah menggalang kekuatan koalisi untuk memunculkan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim dalam Pilkada 2018. Saat ini, baru satu partai yang menyatakan mengusung cagub yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad mengatakan, DPD Gerindra Jatim telah melakukan komunikasi formal dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain itu juga secara informal telah berkomunikasi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Golkar.
"Konsepnya, Gerindra akan berusaha keras untuk membangun suatu poros di luar poros yang sudah ada itu, menjalin komujikasi dengan partai-partai lain dengan PAN, PKS, untuk memunculkan seorang figur yang tidak akan jauh-jauh dari nama-nama yang beredar di lembaga survei," ucapnya, Ahad (11/6).
Selama ini, nama-nama yang beredar di berbagai lembaga survei antara lain, Saifullah Yusuf, Tri Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa, Abdullah Azwar Anas, Agus Harimurti Yudhoyono, Djarot Saiful Hidayat, dan lainnya. Menurutnya, pada posisi orang kedua masih terbuka diskusi dan dialog untuk menentukan nama yang tepat dan kontributif untuk mendulang suara dari calon gubernur yang diusung.
Ia juga mengamini nama Menteri Sosial RI Khififah Indar Parawansa sangat terbuka untuk diusung partainya. "Sangat terbuka. Saya kira yang bisa melawan head to head [dengan Gus Ipul] ya Bu Khofifah. Tapi kami belum mendengar prespektif Khofifah terkait Pilkada ini," jelasnya.
Anwar memprediksi dalam Pilkada Jatim 2018 nanti akan terbentuk dua koalisi yakni PKB bersama PDI Perjuangan dan Partai Demokrat akan menjadi satu koalisi. Serta partai lainnya akan bersatu membentuk koalisi kedua.
Menurutnya semua partai memiliki kepentingan di Jatim. Sebab, Jatim menjadi lumbung suara terbesar selain DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun, kultur Jatim yang identik dengan Nahdliyin membuat partai politik harus beradaptasi dengan budaya dan tradisi tersebut.
Untuk mendulang suara di Pilgub, caranya dengan pantas menjadi representasi suara dari Nahdliyin. "Bagi gerindra meskipun tidak ada ikatan biologis dengan NU, kami berharap mendapat dukungan NU di pemilu yang akan datang," imbuhnya. Dia juga memperkirakan, jika misalnya pasangan cagub-cawagub semuanya berasal dari NU, maka tidak akan terjadi isu tarik-menarik yang besar seperti Pilkada DKI.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari menyatakan DPD PDI Perjuangan Jatim tengah melaksanakan mekanisme penjaringan nama-nama pasangan cagub-cawagub dari 38 DPC. Setiap DPC menyetorkan dua nama cagub-cawagub.
Saat ini, kata Sri, sudah ada 15 DPC yang menyetorkan nama-nama tersebut. Nantinya pada 14 Juni semua nama yang diusulkan DPC akan terkumpul di kantor DPD. "Dari 15 DPC ada nama Risma, Gus Ipul paling banyak diusulkan Cagub, kemudian Cawagub ada Pak Koesnadi, Bambang DH, dan lain-lain. Kami tidak mengarahkan, biarkan mereka menjaring," ungkapnya.
Sri mengakui, telah membaca di media mengenai pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak mau maju sebagai cagub Jatim. "Ada mekanisme penugasan tapi tetap akan ditanyakan kepada yang bersangkutan mau atau tidak. Meskipun ditugaskan kemudian yang bersangkutan tidak siap kan tidak mungkin," ujarnya.
Sebelumnya, Tri Rismaharini mengaku telah menghadap kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jika dirinya tidak mau maju sebagai cagub di Pilgub Jatim 2018. Dia ingin masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya selesai pada waktunya. "Siap opone rek. Wong aku sudah nyampaikan Bu Mega, Bu Mega sudah setuju bukan aku," kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Kamis (8/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika