REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan sertifikat tanah milik masyarakat. Sertifikat ini penting untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat khususnya para petani. Selain itu, sertifikat ini bisa dijadikan alat kuat ketika menghadapi sengketa.
Jokowi mengatakan, selama ini banyak lahan masyarakat yang berhasil diakuisisi orang lain atau bahkan perusahaan. Hal tersebut karena lahan milik warga tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga ketika disengketakan kalah oleh pihak lain.
"Sertifikat lahan ini jadi harapan masyarakat, kadang orang kalah di hukum karena tidak memiliki sertifikat," ujar Jokowi saat pembagian sertifikat lahan, Jumat (9/6).
Jokowi menceritakan, ketika masih aktif menjadi wirausahawan, dirinya sangat senang sekali ketika menerima sertifikat tanah. Sertifikat tersebut didapat setela 12 tahun. Surat yang menjadi penanda hukum ini memiliki kejelasan luas tanah, meter perseginya.
Untuk itu, Mantan Walikota Solo ini meminta agar masyarakat yang memiliki sertifikat tanah bisa menyimpannya secara baik. Jangan sampai sertifikat tersebut rusak karena air atau sobek.
Serifikat tersebut juga sebaiknya digandakan, sehingga ketika sertifikat asli hilang terdapat sertifikat lain yang kemudian bisa diajukan kembali dalam pembuatan sertifikat asli.
"Saya titip, pegang sertifikat ini dengan baik," ujar Jokowi.
Dalam pembagian sertifikat lahan ini, pemerintah memberikan kepada 2359 orang. 11kota kabupaten yang menerima sertifikat diantaranya : Kota Tasikmalaya 315 orang Kabupaten Tasikmalaya 314 orang, Kab Ciamis 400, kota Banjar 525, Kab Pangandaran 275, Kab Garut 300, Kab Karawang 115, Kab Cirebon 100 orang, Kab Cianjur 100 orang, Kab Sumedang 59 orang, dan Kota Bekasi 50 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
