JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria meminta agar pemerintah segera mengganti pejabat negara yang rangkap jabatan. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi norma keadilan, karena oknum tersebut menerima upah atau pendapatan ganda yang seluruhnya berasal dari uang negara. 

Riza mengigatkan bahwa saat ini banyak pejabat negara yang rangkap jabatan. "Makanya kita minta pemerintah untuk segera mengganti pejabat pejabat yang merangkap jabatan," ujar Riza saat dihubungi Republika.co.id melalui sambungan telepon pada Rabu (7/6).

Rangkap jabatan membuat terjadinya kemungkinan adanya upah ganda, yang Riza jika merujuk pada UU Pelayan Publik maka hal itu jelas dilarang. Sumber pendapatan lembaga pemerintah dan BUMN yang berasal dari uang negara. "Itu ada aturannya, engga boleh dia nerima gaji dobel, " tegas dia.

Dia juga berharap jabatan komisaris dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik dan berpengalaman dalam bidang yang akan diembannya. Mengingat komisaris, menurut Riza adalah jabatan penting dan stategis yang berfungsi untuk membantu BUMN menjadi lembaga negara yang bermanfaat bagi masyarakat dan berpihak pada masyarakat. 

"Jangan mengisi jabatan komisaris dari timses, kolega, kerabat, tapi tidak memperhatikan kompetensi," ucap dia. 

Proses seleksi penerimaan komisaris, kata Riza juga perlu dievaluasi. Mengingat selama ini posisi komisaris kerap diisi oleh pihak pihak yang tidak berkompeten. Riza juga berharap seleksi komisaris dapat dilakukan dengan transparan agar masyarkat dapat menilai, mengawasi dan memperhatikan kinerja komisaris. 

"Agar masyarakat bisa menilai apakah jabatan komisaris itu dapat betul betul diisi oleh orang orang yang memiliki kompetensi tinggi atau tidak," tambah dia.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika