REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo memilih untuk menunggu rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Operasi Tangkap Tangan di wilayahnya. Operasi ini melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat.
"Saya menunggu hasil pemeriksaan dan rilis dari KPK, baru kemudian akan ditentukan bagaimana nanti," ujar Soekarwo kepada wartawan di kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Selasa (6/6).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku sampai saat ini belum tahu kepastian kasus dugaan suap tersebut sehingga harus menunggu penjelasan dari KPK.
Selama ini, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut hanya mengikuti perkembangan dari media massa, termasuk kronologis penangkapan yang melibatkan ketua Komisi B DPRD Jatim beserta sejumlah anak buahnya.
Dua pejabat eselon II, yaitu Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati, diduga terlibat dalam kasus ini. Saat ini, keduanya sedang menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik KPK.
Selain itu, dua staf kesekretariatan dewan sedang dimintai keterangan, termasuk staf salah seorang kepala dinas terlibat juga dibawa ke gedung KPK di Jakarta.
Terkait pendampingan hukum bagi oknum aparatur sipil negara (ASN) di KPK, mantan Sekdaprov Jatim tersebut menyampaikan Pemprov memiliki Korpri untuk mendampinginya.
"Di Korpri ada lembaga hukumnya dan nanti akan mendampingi," kata gubernur yang juga politisi Partai Demokrat tersebut.
Sementara itu, enam orang yang diamankan dalam OTT di Surabaya pada pukul 13.00 WIB sudah tiba menggunakan dua kendaraan di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Salah seorang di antaranya adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki yang mengenakan kaos berkerah putih. Ruangan Basuki di gedung DPRD Jalan Indrapura telah disegel sejak Senin (5/6) kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
