Rabu 31 May 2017 20:21 WIB

Bupati Purbalingga Sindir Guru Berbicara Saat Dibacakan SK

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Muhammad Fakhruddin
Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi
Foto: Eko Widiyatno
Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Mutasi besar-besaran dilakukan Pemkab Purbalingga terhadap para kepala sekolah SD dan SMP. Hal ini menyusul pengukuhan 158 Kepala Sekolah Dasar Negeri dan 31 Kepala SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga, di aula Dindikbud setempat, Rabu (31/5). Hadir dalam acara tersebut, Bupati Tasdi yang kemudian memberikan pembinaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Heriyanto menyebutkan, kepala SD dan SMP Negeri yang dikukuhkan merupakan hasil seleksi tahun 2016 dan seleksi tambahan tahun 2017 sesuai formasi kebutuhan yang ada. ''Dengan demikian ada kepala sekolah yang mengalami mutasi, namun ada juga guru yang kemudian dipromosikan menjadi kepala sekolah,'' jelasnya.

Dalam kesempatan itu, bupati sempat menyinggung sikap para kepala sekolah yang membuatnya tidak nyaman. Yakni sikap para peserta yang terdengar riuh berbicara sendiri, saat dibacakan SK Bupati.

''Para kepala sekolah seharusnya lebih berbudaya dan berkarakter sesuai dengan lembaga yang menaungi yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti teman-teman akan menghadapi hal yang sama kalau mengajar muridnya juga akan berlaku sama, bicara sendiri,'' kata Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati mengajak para kepala sekolah menjadi bagian dari aparatur penyelenggara negara yang profesional, sesuai dengan misi menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih dan demokratis. ''Misi itu tidak hanya milik bupati, harus diterjemahkan oleh 167 OPD dan semua stakeholder penyelenggara pemerintah daerah. Termasuk para kepala sekolah harus menjadi kepala sekolah yang profesional,'' jelasnya.

Bupati berpesan agar para kepala sekolah juga terus menerus mengembangkan pengetahuan. Bahkan sebagai seorang pemimpin, juga harus meningkatkan skill atau keahlian bagaimana memimpin dan menggerakan organisasi.

''Saya tidak ingin mendengar ada orang-orang dari Dinas Pendidikan berurusan dengan hukum. Makanya semua harus rule of the law, rule of the track, rule of the game,'' jelasnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement