REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berharap badan otorita Bunaken segera terealisasi sehingga pengelolaan taman laut tersebut lebih terarah sebagai salah satu objek wisata bahari andalan.
"Saat ini pengelolaan Bunaken masih ditangani Kementerian Lingkungan Hidup, namun untuk kebersihannya semua pihak terkait berupaya terus menerus melakukan aksi bersih-bersih," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Daniel Mewengkang di Manado, Selasa (30/5).
Dia berharap akan ada perubahan dengan adanya badan otorita, seperti Danau Toba, ketika dikelola daerah maka perkembangannya meningkat signifikan.
Menteri Pariwisata Arief Yahya, katanya sudah menegaskan bahwa sudah waktunya Taman Nasional Laut Bunaken dikelola badan otorita. Hal ini demi kemajuan dan kelangsungan pariwisata di Sulut yang mengandalkan Marine Tourism.
Kementerian akan mengajukan otorita tunggal, untuk itu akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Menteri Maritim untuk menjadikan daerah itu sebagai zona khusus. Dia menjelaskan kelangsungan Taman Nasional Bunaken membutuhkan perhatian, utamanya menyangkut sustainbility.
Bunaken berdasarkan pemerintahan ada di empat wilayah yakni Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa, sehingga dengan adanya otorita, maka pengembangannya akan dikelola provinsi," kata Daniel.
Pengelolaan Bunaken yang ditangani pusat telah memunculkan persoalan kompleks. Sebab menjadi rebutan empat kabupaten/kota. Dengan adanya otorita tunggal maka pengelolaan Bunaken lebih fokus. Sebab selama ini yang menjadi kelemahan pariwisata adalah tidak mampu mengeksplore kekayaan dan potensi yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
