REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottigi mengatakan pemerintah sebaiknya menyusun peraturan yang melarang penggunaan isu seputar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu). 

Mochtar mengatakan penggunaan isu politik dalam pelaksanaan Pilkada sangat membahayakan kehidupan berbangsa. "Jika isu SARA diembuskan maka mematikan semangat kebangsaan. Jadi, harus ada sikap tegas dari pemerintah," ujar Mochtar kepada Republika usai mengisi diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5). 

Mochtar menerangkan kemenangan dalam pilkada merupakan tujuan setiap calon kepala daerah. Namun, usaha meraih kemenangan sebaiknya tidak dilakukan dengan bumbu isu-isu SARA. 

"Pemerintah harus tegas, harus ada aturan untuk melarang digunakannya isu SARA dalam proses Pilkada dan Pemilu. Jangan menghancurkan bangsa demi lima tahun pemerintahan," kata dia. 

Dia menjelaskan pilkada bukan proses politik yang hanya melibatkan sejumlah golongan. "Dengan begitu, yang harus diutamakan adalah kriteria berbangsa Indonesia," kata dia. 

Dia juga menyarankan agar tim sukses dan pihak pendukung mengedepankan rekam jejak serta integritas individu calon pemimpin. Sebab, integritas dan rekam jejak merupakan kriteria netral serta dapat berlaku universal untuk bangsa Indonesia yang majemuk.

Dia menambahkan kehidupan berbangsa Indonesia sudah terbentuk sejak lama. Sebelum kolektivitas bangsa terbentuk, kolektivitas suku dan kekuatan sudah ada terlebih dulu. 

"Tatanan kebangsaan Indonesia sudah berproses sejak lama. Kita harus ingat bahwa perhelatan Pilkada dan Pemilu adalah proses dalam tatana kebangsaan," ujar Mohchtar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika