REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti mengimbau dunia internasional agar dapat menegakkan berbagai prinsip dan mekanisme hak asasi manusia di dalam sektor kelautan dan perikanan di negara masing-masing.
Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, negara-negara diharapkan dapat mengampanyeken penegakan hak asasi manusia dan melakukan sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih baik.
Menteri Susi mengungkapkan, saat ini setiap perusahaan perikanan di Indonesia yang mengoperasikan kapal perikanan wajib memiliki sertifikat HAM. Selain itu, ujar dia, setiap anak buah wajib memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan setiap usaha pengolahan ikan juga wajib memiliki sertifikasi HAM di industri perikanan.
Sebelumnya, Delegasi "Universal Periodic Review" Dewan HAM PBB memuji kemajuan perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis (4/5).
"Kami menyambut baik laporan HAM Indonesia, serta mengapreasi berbagai kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang HAM, khususnya ratifikasi atas berbagai konvensi internasional terkait HAM. Kami mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan capaiannya di bidang pemajuan dan perlindungan HAM," kata beberapa delegasi Dewan HAM PBB.
Hal itu disampaikan dalam pembahasan laporan Indonesia di bawah mekanisme UPR di Jenewa pada Rabu (3/5). Kelompok Kerja UPR Dewan HAM PBB telah merampungkan pembahasan laporan HAM Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memimpin Delegasi RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Setelah melakukan dialog selama 3,5 jam dengan delegasi dari 103 negara, tertangkap pesan kuat bahwa para delegasi mengapresiasi berbagai kemajuan serta upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, baik di tingkat nasional dan daerah serta kepeloporan Indonesia di tingkat kawasan dan global," ujar Menlu RI Retno Marsudi.
Menurut Retno, hal itu menunjukkan dukungan dan memberikan semangat baru bagi Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk terus mencatat kemajuan maupun mendorong berbagai prakarsa inovatif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika