REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyatakan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tetap menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta harus diapresiasi. Karena reklamasi bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem Teluk Jakarta, juga akan menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional yang sudah berada di pesisir Jakarta selama ratusan tahun.
"Pulau-pulau yang sudah jadi terutama yang diperuntukkan bagi kepentingan komersial harus ‘disita’ dan dialihfungsikan sepenuhnya untuk kepentingan publik Jakarta,” kata Fahira melalui siaran pers pada Republika.co.id, Kamis (18/5).
Menurut dia, dasar hukum ‘penyitaan’ tersebut sangat kuat karena semua aktivitas pembangunan pulau-pulau ‘palsu’ telah melanggar hukum. Dia mengatakan, sejak lama sangat jelas terlihat kesewenang-wenangan kekuasaan yang ngotot melanjutkan reklamasi walau sudah melakukan berbagai pelanggaran.
Seperti terjadi praktik korupsi, dan ditinjau secara sosial, ekonomi dan lingkunga pun dinilai akan merugikan Jakarta. Fahira mengungkapkan, kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tidak lepas dari janji kampanye mereka untuk menghentikan proyek reklamasi.
Janji kampanye menolak reklamasi tersebut mendapat sambutan dari mayoritas pemilih Jakarta. Menurut dia, publik Jakarta sudah lelah melihat berbagai pelanggaran reklamasi yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang.
“Saya turun ke konstituen bertanya kenapa mereka memilih Anies-Sandi, salah satu jawabannya adalah karena hanya pasangan ini yang tegas dan berani akan menghentikan reklamasi,” jelas Fahira.
Dia menyebut, praktik open government tim sinkronisasi Anies-Sandi yang sudah dipraktikkan walau belum resmi dilantik juga patut kita apresiasi. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi tersebut dari sekarang sudah meminta publik untuk memberikan saran mengenai pemanfaatan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Juga menjadi bukti bahwa keduanya akan mengedepankan partisipatif dan kolaboratif publik dalam setiap kebijakannya.
“Saya berharap pulau-pulau yang sudah jadi ini, menjadi fasilitas publik bagi warga Jakarta untuk bisa menikmati pemandangan Teluk Jakarta. Miris memang, perkembangan Kota Jakarta itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah bahari, tetapi warganya tertutup aksesnya melihat laut, karena sudah dikuasai oleh mereka yang punya uang,” kata Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
