REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menyambut masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait polemik Hak Angket, Politisi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap agar Sidang Paripurna tidak lagi melanjutkan penggunaan Hak Angket terhadap KPK. Dia menjelaskan, dalam Tatib DPR pasal 171 disebutkan bahwa apabila satu saja fraksi tidak menyetujui digunakannya sebuah usulan Hak Angket, maka Hak Angket itu tidak dapat diteruskan.
Menurut dia, jika tujuan dari Hak Angket itu adalah dalam rangka memperkuat kinerja KPK agar bekerja lebih profesional, objektif, seperti yang disampaikan oleh para pengusung Hak Angket, maka hal itu cukup dilakukan melalui RDP atau Rapat Kerja saja.
“DPR harus menjaga wibawanya sebagai wakil rakyat dan harus tetap sejalan dengan keinginan dan agenda rakyat,” ujar Doli melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (18/5).
Menurut dia, jika rakyat sangat menentang praktik korupsi dan mendukung KPK sebagai lembaga utama yang ditugaskan untuk memberantas korupsi, maka DPR, lanjut dia, seharusnya menjauhi itu. Dia juga berharap DPR tidak membawa urusan pribadi atau kelompok dalam agenda yang mengatasnamakan DPR.
Apalagi dipergunakan untuk melindungi orang per orang yang melakukan praktik korupsi, kata dia. Khusus terhadap Golkar, dia berharap kepada 91 anggota Fraksi Partai Golkar khususnya pimpinan partai, tidak mendukung diteruskannya Hak Angket.
Doli menegaskan posisi Golkar sebagai partai dan kekuatan politik yang berkeinginan kuat agar pemerintahan dan bangsa kita bersih dan bebas dari korupsi. Golkar, kata dia memiliki komitmen untuk menjadi yang terdepan dalam memberantas korupsi.
“Siapapun yang terlibat korupsi, termasuk kader atau pimpinan kita di Golkar, tidak boleh kita lindungi dan membuat kita melanggar komitmen serta keputusan Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub),” kata dia.
Anggota muda partai pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti ini menjelaskan, memiliki prinsip dan semangat yang sama dengan calon yang didukungnya dalam melawan korupsi. Jokowi, kata Doli sudah tegas memberikan dukungan penuhnya kepada KPK.
“Jadi bila Golkar tetap ngotot ikut agar Hak Angket terhadap KPK itu diteruskan, maka sebenarnya Golkar telah bertentangan dan mengkhianati dukungannya terhadap pak Jokowi,” tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika