REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendidikan dan pembangunan belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan sinergitas antarlembaga dalam mendorong percepatan pemerataan pendidikan dan pembangunan.
Demikian intisari dari Rapat Koordinasi Tematik Pemenuhan Layanan Pendidikan Dasar di Daerah Tertinggal yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengembangan SDM Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), di Jakarta, Selasa (16/5).
Direktur Pengembangan SDM Kemendes PDT, Priyono, mengungkapkan, tanpa adanya sinergitas antarlembaga terkait, maka upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan terjadi ketimpangan. "Mustahil pemerataan pendidikan akan terselesaikan," ujarnya.
Menurutnya, dengan bekerja sama antarlembaga, maka keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan akan bisa diwujudkan. "Kemendikbud, Kemendes, Kemenag, Kemenpora, Kemenkominfo, serta institusi terkait seperti perpustakaan nasional, media massa, dan perusahaan melalui CSR-nya, serta lembaga filantropi, saya optimistis masalah pendidikan bisa ditingkatkan," lanjutnya.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah instansi terkait dan lembaga peduli pendidikan ini, berbagai persoalan pendidikan terungkap. Di antaranya soal sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, keberadaan guru atau tenaga pengajar, perpustakaan, sarana olahraga, buku pelajaran dan buku penunjang, serta fasilitas lain seperti listrik, asrama, dan internet.
Dengan sinergitas tersebut, kata Priyono, maka berbagai hal menyangkut keberlangsungan pendidikan di daerah terpencil bisa teratasi. Ia pun mengapresiasi sejumlah lembaga nonpemerintah dan media massa yang selalu berupaya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan ini. Priyono berharap, ke depan makin banyak lembaga yang membantu pemerintah untuk mengentaskan masalah pendidikan bangsa.
Senada dengan Priyono, Kasubdit Pendidikan Kemendes PDT Jamaluddin Matdoan menjelaskan, pihaknya di Kemendes PDT mempunyai tantangan berat. Menurut Jamal, di Indonesia saat ini ada 122 Kabupaten yang memiliki daerah tertinggal. "Dari sejumlah itu, hingga akhir tahun 2018 mendatang, kami memprioritaskan sebanyak 80 kabupaten yang bisa terselesaikan, terutama untuk masalah pendidikan. Tentu saja kami berharap bisa mengatasinya dengan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
