REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Riset Nasional (DRN) mengungkapkan dana riset atau penelitian untuk sektor perkebunan terutama sawit yang dialokasikan oleh pemerintah di Indonesia dinilai masih sangat minim terlebih dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Ketua Komisi Pangan dan Pertanian DRN Haryono dalam Diskusi Kelapa Sawit di Jakarta, Rabu (17/5) mengatakan, sawit merupakan penghasil dewisa nomer satu bagi Indonesia oleh karena itu harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Dengan menghasilkan devisa tertinggi maka sudah seharusnya riset di perkebunan terutama sawit mendapat perhatian lebih tinggi," katanya dalam diskusi bertema Inovasi dan Teknologi Terkini dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Dukungan riset yang kuat untuk sektor perkebunan maka komoditas perkebunan akan semakin optimal memberikan hasil serta memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Menurut mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan itu, lemahnya riset berdampak pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, salah satunya pada perkebunan kelapa sawit.
Oleh karena itu, lanjutnya, sudah seharusnya pemerintah memberikan porsi yang besar untuk riset perkebunan, karena selama ini riset di perkebunan masih lemah, padahal untuk membangun perkebunan yang kuat harus didukung oleh riset yang kuat baik di hulu maupun hilir.
Haryono menyatakan, besaran dana riset yang harus dianggarkan ke depan harus naik dua kali bahkan tiga kali dari saat ini atau lebih dari satu digit.
Direktur Penelitian dan Pengembangan PT SMART, Tony Liwang menyatakan, seiring perkembangan industri dan dunia usaha perkebunan yang semakin cepat maka sudah seharusnya riset perkebunan perlu dipetakan kembali sehingga jelas arah dan tujuannya.
"Peta jalan (roadmap) riset perkebunan diperlukan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan khususnya para peneliti untuk menentukan target utama dalam jangka pendek, menengah dan panjang," katanya.
Menurut dia, dengan memperkuat riset juga dapat melawan isu-isu negatif yang dihembuskan negara asing, salah satunya pada kelapa sawit yang saat ini banyak dilancarkan kepada Indonesia.
Untuk itu, Tony menyatakan, pemerintah bisa segera melaksanakan peta jalan penelitian kelapa sawit yang telah tersedia secara sistematis dan konsisten agar hasilnya dapat tercapai sesuai target waktu yang direncanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika