REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih dilanda dualisme kepemimpinan antara kubu dibawah pimpinan Muhammad Romahurmuziy (Romi) dengan kubu Djan Faridz. Akhirnya untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini, sejumlah petinggi dan juga tokoh senior menginisiasi Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP).
Di antaranya adalah K.H. Zarkasih Noer, Buya H.Bachtiar Chamsyah, Buya H. Yudo Paripurno, Aisyah Amini. Selain itu juga ada Anwar Sanusi (anggota majelis tinggi kubu Romahurmuziy), Habil Marati (wakil ketua umum kubu Djan Faridz).
Menurut Ketua DPW Yogyakarta, Sukri Fadholi mengatakan MP-PPP muncul setelah Djan Faridz dan Romi itu sudah jelas mengkhianati amanah keumatan dengan asas ke-Islamannya. Sehingga keduanya sudah tidak pantas untuk menjadi sosok pimpinan partai Islam.
Maka dari itu, lanjutnya, para senior partai, unsur pendiri partai melakukan pertemuan yang intinya akan melakukan gerakan-gerakan moral untuk meluruskan partai ini. "Kemudian para tokoh-tokoh yang sudah bertemu itu ada Bachtiar Chamsyah, Zarkasih, Aisyah Amini, Yudo Paripurno, semua elemen pendiri partai. Kemudian disepakati M-PPP dalam rangka penyelamatan partai," jelas salah satu penasehat MP-PPP itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (14/5).
Sukri menambahkan, MP-PPP akan menggelar musyawarah nasional ulama untuk menyelesaikan konflik dan menyelamatkan partai. Dalam Munas Ulama itu, pihaknya akan mengundang seribu ulama.
Untuk waktunya sendiri, Sukri menargetkan dilaksanakan sebelum Ramadhan. Nantinya dalam Munas itu, pihaknya akan menampung segala pandangan-pandangan para ulama, apa yang perlu dilakukan ketika sosok pimpinan itu batal.
"Persoalan apakah harus mengarah kepada islah, atau Mukhtamar Luar Biasa, atau Mukhtamar dipercepat, nanti kita lihat perkembangan dalam musyawarah itu," terangnya.
Namun Sukri juga mengakui, bisa jadi hal itu dari sisi aturan atau hukum menjadi persoalan tetapi ini kan darurat, dalam pengertian kedua pimpinan itu sudah tidak menggunakan kaidah partai. Maka kemudian pihaknya tidak berbicara prosedural, tapi akan melakukan langkah-langkah moralitas terlebih dulu.
Itu dilakukan agar bisa menyelamatkan pandangan umat terhadap PPP ini, yang sesunggunya tidak seperti itu semuanya. "Kita lihat mengarah politik pemerintah, pada Pilkada DKI Jakarta pemerintah menganggap Romi dan Djan Faridz sebagai cek kosong, apa gunanya cek kosong. Barangkali kita akan menjadi kelompok yang bisa menengahi agar itu bisa bersatu kembali," keluh Sukri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika