REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan kesenjangan antargolongan masyarakat pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat terasa. Dia menyarankan kepada pemimpin Jakarta terpilih untuk segera menyelesaikan proses rekonsiliasi masyarakat.
"Sebaiknya kita selesaikan dulu bab Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Sebab, peristiwa ini menandai culture divided yang besar. Ada bagian kelompok yang belum move on dari Pilkada," ujar Jimly di Gedung Komisi Yudisial (KY), Kamis (4/5).
Ketegangan ini, katanya, harus segera ditangani oleh Anies - Sandiaga sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta. Dia menyarankan proses rekonsiliasi segera dilakukan oleh kedua pemimpin sebelum keduanya resmi dilantik.
Jimly juga menyarankan agar kepolisian melakukan evaluasi penegakan hukum selama Pilkada Serentak 2017. Dia mengingatkan adanya kemungkinan presepsi publik terhadap politisasi penegakan hukum.
"Semua dampak yang terjadi akibat Pilkada 2017 sebaiknya segera diselesaikan, diredakan. Jangan sampai ketegangan masyarakat terpelihara hingga Pilkada 2018 bahkan Pilpres 2019," tegasnya.
Jimly menambahkan, pada 2018 ada 171 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. Pada Pilkada tahun depan, ada daerah penting seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTT dan Sulawesi Selatan. "Daerah-daerah itu sangat strategis. Bahkan lebih strategis dari DKI Jakarta untuk persiapan Pilpres 2019," tutur dia .
Ikuti Whatsapp Channel Republika